REVOLUSI YUGOSLAVIA DAN REVOLUSI POLANDIA AKHIR ABAD -20

REVOLUSI YUGOSLAVIA

1.      Situasi Yugoslavia akhir 1990-an dan pihak-pihak yang konflik serta penyebabnya.

Kemerosotan perekonomian negara, kekalutan pemilihan presiden kolektif Yugoslavia dan tidak adanya pemimpin sekaliber Josip Broz Tito memberikan andil besar akan terjadinya disintegrasi di Yugoslavia. Pemimpin yang ada cenderung diskriminatif dan mengembangkan sentiment etnis. Slobodan Milosevic ( kini presiden Serbia) merasa dendanm atas perlakuan Tito yang menelantarkan etnis Serbia.

Pekembangan di Serbia lambat sehingga Milosevic mengeluhkan pembangunan yang ketinggalan dari Kroasia dan Slovenia. Masa kepemimpinan Milosevic menjadi titik balik kemunduran setelah PD II dan kemudian ia mundur dari jabatan presiden federasi dan Stipe Mesic di calonkan. Pencalonan Stipe Mesic pada 15 Juni 1990 di veto oleh Serbia, Montenegro, Kosovo dan Vojvodina. Blok Serbia menganggap Mesic akan mendorong republic-republik di bagian utara ( Slovenia dan Kroasia) untuk memerdekakan diri. Pada masalah ini yang konflik adalah Serbia dengan Slovenia-Kroasia. 

Kemelut pemilihan presiden federasi tatap terjadi dan atas bantuan MEE maka pada tanggal 1 Juni 1990 di Beograd Stipe Mesic resmi menjadi presiden federasi Yugoslavia. Krisis kepresidenan masih terjadi Mesic di boikot pada saat akan meyelenggarakan sidang dewan Kepresidenan Federal di Brioni. Boikot di lakukan oleh Serbia, Montenegro, Kosovo dan Vojvodina. Blok Serbia menginginkan siding di Beograd sementara Slovenia dan Kroasia menginginkan di Brioni. Sidang itu ternyata salah satunya akan membahas keinginan rakyat republic Slovenia dan Kroasia untuk memisahkan diri. Gagalnya sidang kepresidenan federal membawa permusuhan antara Slovenia dan Kroasia untuk melawan konfederasi.

Mesic adalah seorang Kroasia yang menyebut dirinya anti dan musuh besar komunisme, sehingga Slobodan Milosevic presiden Serbia yang berhalauan komunis selalu memboikot sidang Dewan Kepresidenan Federal. Hal ini menyebabkan pemerintah federal lumpuh dan masing-masing republik berjalan sendiri-sendiri. Kemerosotan ekonomi dan kekalutan lembaga kepresidenan telah emmpercepat proses pemisahan republic-republik yang tergabung dalam federasi Yugoslavia. Kroasia dan Slovenia semakin menuntut untuk memisahkan diri namun di halangi oleh blok Serbia. Blok Serbia mengancam kedua republic dengan serangan militer namun kedua republic semakin berani untuk mengumumkan kemerdekaannya dan lepas dari federasi pada tanggal 25 Juni 1991. Akibatnya pertempuran tidak dapat di hindarkan di samping itu Dewan Kepresidenan Federal terpecah belah karena presiden dari Slovenia, Kroasia, Macedonia dan Bosnia-Herzegovina secar resmi mengundurkan diri dan secara de facto Yugoslavia runtuh pada akhir Juni 1991.

Hal ini membuat pihak-pihak dari luar seperti MEE dan Amerika Serikat mendesak agar sengketa dan perang di hentikan namun tidak di dengarkan oleh pihak yang bertikai. Perkembangan menunjukkan bahwa pemerintah federal yang di domonasi Serbia melakukan pembantaian terhadap etnis Slovenia maupun Kroasia. Kejahatan perang Serbia inilah yang menjadi alasan negara-negara MEE mengumumkan pengakuan terhadap Slovenia dan Kroasia sebagai negara merdeka tanggal 15 Januari 1992 dengan beberapa syarat.

Perhatian kemudian tertuju pada Bosnia-Herzegovina. Pemerintah baru Demokrat Nasional sebenarnya tidak pernah menyatakan diri lepas dari Yugoslavia. Namun hal ini di purat balikan oleh kelompok komunis dengan menyatakan Bosnia-Herzegovina mengikuti jejak Kroasia dan Slovenia. Kelompok komunis segera mengadu domba etnis-etnis di negara itu. Komunis menuduh Bosnia-Herzegovina ingin merdeka dengan mengusir etnis Kroasia dan Serbia yang tinggal di negara itu. Kemudian awal Pebruari 1992 tentara Serbia menyerbu dan membantai etnis Bosnia dan korbannya mencapai 14.364 orang mati.

MEE dan AS kemudian mengusulkan perundingan di Jenewa dengan pihak-pihak yang bersengketa namun hasilnya gagal. Berbagai usaha telah di lakukan AS namun tetap mengalami kegagalan. Kemudian AS mengundang presiden Bosnia-Herzegovina yaitu Alija Izetbegovic, presiden Serbia yaitu Slobadon Milosevic dan presiden Kroasia Stipe Mesic untuk berunding pada 21 November 1955 di Dayton. Kemudian lahir kesepakatan yang di sebut Perjanjian Perdamaian Dayton oleh ketiga presiden yang bersengketa dan sampai sekarang masih tetap di jadikan acuan penyelesaian masalah Bosnia-Herzegovina.

 

2.      Dinamika revolusi Yugoslavia.

Tahap yang menentukan pertama revolusi Yugoslavia yang disalib di Novembcr 29, 1943 pada pertemuan sesi kedua dari AVNOJ (Yugoslavia Dewan Anti-Fasis Pembebasan Nasional) di Jayce. Pada kesempatan ini sebuah pemerintahan sementara yang dibentuk adalah menjalankan otoritas atas semua wilayah yang diduduki oleh partisan yang segera memeluk bagian utama dari Yugoslavia. Konstitusi pemerintah ini, mendasarkan diri pada komite masyarakat terhadap pembebasan nasional, yang muncul pada tahun 1941, menandakan bahwa kekuasaan ganda, yang telah ada di Yugoslavia sejak awal pemberontakan partisan, sedang diatasi. Mulai saat ini, tidak ada pertanyaan lebih lanjut dari adanya suatu aparatur negara terpusat borjuis di Yugoslavia; hanya tinggal reruntuhan kekuasaan borjuis, sama seperti langkah-langkah yang berurutan dari pengambilalihan dan penyitaan hanya membiarkan reruntuhan milik borjuis. Aparat negara baru terpusat, dibesarkan dalam komite rakyat, yang AVNOJ mulai membangun, adalah aparat negara preponderantly proletar. Para CPY memiliki sebenarnya menaklukkan kekuasaan di wilayah-wilayah yang dibebaskan, ini bagian dari Yugoslavia lagi menjadi negara borjuis; bawah buruh dan tani pemerintah itu maju menuju pencapaian akhir dari revolusi proletar.

Tahap kedua yang menentukan dari revolusi Yugoslavia yang disalib pada Oktober 1945 dengan penarikan kedua menteri borjuis terakhir dari pemerintahan sementara pusat. Konstitusi sangat pemerintah ini pada tahun 1944 hanyalah merupakan satu episode dalam penyingkapan revolusi Yugoslavia dan diberlakukan oleh tekanan bersama imperialisme dan birokrasi Soviet. Sementara memperlambat kemenangan mutlak revolusi proletar, episode ini, bagaimanapun, tidak mengganggu kemajuannya. Selama periode yang sangat dari pemerintah koalisi, aparat negara baru berdasarkan komite rakyat diperpanjang atas wilayah Yugoslavia keseluruhan. Selama periode ini semua sisa-sisa kekuatan politik borjuis telah dieliminasi. Penarikan kedua menteri borjuis dari pemerintah pusat hanya ekspresi akhir dari fakta bahwa kaum borjuis sebagai kelas telah kehilangan kekuasaan dan bahwa aparatus negara baru adalah yang bersifat sosial berbeda dengan sebelum perang Yugoslavia. Berawal saat ini , transisi antara buruh dan tani pemerintah dan kediktatoran proletariat sedang diselesaikan dan Yugoslavia menjadi negara pekerja Itu diwujudkan oleh kenyataan bahwa penaklukan revolusi Yugoslavia proletar umum dan secara hukum konsolidasi tahun 1945. - 46 oleh undang-undang tentang komite rakyat, hukum nasionalisasi alat-alat produksi industri, tambang dan bank-bank dan oleh hukum pada penyitaan properti, undang-undang tentang reformasi agraria dan pembatalan utang petani, dll.

Tahap ketiga yang menentukan dari revolusi Yugoslavia yang disalib pada tanggal 28 Juni 1948 oleh perpecahan yang terjadi antara Kremlin dan CPY tersebut. Setelah konsolidasi penaklukan revolusi Yugoslavia, CPY melanjutkan untuk ekstensi mereka dengan nasionalisasi perdagangan besar dan sebagian besar perdagangan eceran; pembentukan monopoli perdagangan luar negeri; awal kolektivisasi pertanian dan lima tahun rencana industrialisasi dan elektrifikasi negeri. Pada saat yang sama deformasi birokrasi dari kekuatan proletar dikembangkan di Yugoslavia baik sebagai akibat dari karakter mundur dari negara dan kebijakan Stalinis pimpinan CPY tersebut, meniru lembaga-lembaga Uni Soviet terbirokratisasi. Perpecahan antara Kremlin dan . yang CPY, ekspresi penolakan CPY untuk bawahan kepentingan revolusi Yugoslavia kepada mereka dari birokrasi Soviet, membuka jalan untuk perjuangan melawan deformasi birokrasi langkah-langkah utama yang diambil dalam kerangka perjuangan ini adalah: konstitusi 'dewan dan awal pekerja pekerja manajemen perusahaan; demokratisasi dari koperasi; penghapusan hak istimewa dari fungsionaris partai dan negara; desentralisasi aparat mengarahkan ekonomi; awal demokratisasi kehidupan budaya dan ideologis.

 

3.      Kekuatan yang menentukan dalam revolusi.

Gerakan massa buruh dan petani miskin dari penghuni imperialis, dalam kondisi ekstrim penajaman kontradiksi sosial, membengkak kader memperjuangkan emansipasi nasional, diperluas menjadi sebuah perjuangan melawan kaum penghisap Yugoslavia, mengambil langkah pertama menuju pengambilalihan dan, dalam perjalanan yang sangat dari perjuangan ini, menghancurkan aparatus negara yang lama pada bagian terbesar dari wilayah Yugoslavia.

Kebijakan spesifik CPY itu, membedakan diri dari bahwa dari semua partai-partai Komunis lain Eropa, terutama di bawah tekanan massa, berturut-turut diterima, kemudian mengambil alih kepemimpinan dalam penghancuran aparat negara yang lama borjuis; disahkan, maka umum pembangunan aparatur negara baru proletar; konsolidasi, kemudian memperluas penaklukan revolusi proletar, dengan menolak untuk menyerah sebelum birokrasi Soviet dan dengan terlibat dalam perjuangan tegas terhadap deformasi birokrasi negara buruh Yugoslavia.

 

4.      Kepentingan dan perbedaan. 

ü      Kepentingannya adalah menyatukan etnis-etnis, karena adanya pertentangan antar etnis-etnis.

ü      Perbedaan keinginan antara : Slovenia dan Kroasia melawan Serbia.

Kroasia dan Slovenia, mengadakan referendum tentang pemisahan negeri dari Federasi Yugoslavia. Hal ini ditentang oleh Serbia yang berkeinginan untuk menguasai Yugoslavia, sehingga terjadi pertempuran antara Slovenia dan Kroasia melawan Serbia.

 

5.      akhir dari revolusi .

MEE dan PBB berupaya mengakhiri krisis disintegrasi yang berkepanjangan di Yugoslavia, dengan mengusahakan berbagai misi perdamaian dan sanksi ekonomi,  namun sama sekali tidak mengakhiri konflik. Bahkan Cyrus Vance (USA) dan Lord Owen (MEE) pernah mengusulkan dalam perundingan di Jeneva dengan phak-pihak yang bersengketa di Bosnia-Herzegovina, untuk membagi republik menjadi 10 daerah otonom,  separuh bagi etnis Serbia Bosnia dan separuhnya untuk Muslim Bosnia, namun di tolak. Hingga akhirnya, dengan segala kemampuannya, Amerika mengundang para pemimpin Bosnia yaitu Alija Izetbegovic, Serbia adalah Alobodan Milosevic dan Kroasia adalah Stipe Mesic untuk sekali lagi berunding pada tanggal 21 November 1995, dengan disepakatinya Perdamaian Dayton oleh ketiga presiden yang bersengketa tersebut. Hingga sampai sekarang, Perjanjian Dayton inilah yang masih tetap dipakai sebagai acuan penyelesaian masalah Bosnia-Herzegovina. 

 

 

 

REVOLUSI POLANDIA

 

1.      Situasi Polandia akhir 1980-an dan pihak-pihak yang konflik serta penyebabnya.

Sejak tahun 1979 , pendapatan nasional Polandia turun menjadi 2,2 % dan 4 % padahal tahun-tahun sebelumnya rata-rata pertumbuhannya 9,4%. Factor utama menurunnya pertumbuhan ekonomi di karenakan salah urus dalam modernisasi industri yang menekannkan impor dan industry berat. Akibatnya meningkatkan hutang Polandia hingga 27 milyear dollar USA. Utang tersebut di perkirakan terus meningkat menjadi 33 milyar dollar USA pada 1985.

Sebab lainnya kemerosotan Polandia yaitu penguasaan komunis yang menitik beratkan anggaran belanja untuk membeli keperluan militer. Selain itu adalah pemerintahan yang totaliter.

Pemerintahan yang totaliter itu tidak efisien dan kontra produktif. Hal ini dapat di cermati dari ideologi Marxisme-Leninisme membuat tidak ada kemajemukan termasuk pendapat, ide maupun pikiran sehingga adanya ide yang berbeda berarti menentang dan menentang berarti mati. Sehingga rakyat membenci pemeritahan tersebut.

Pada tanggal 30 Juni 1980, terjadi konflik antar presiden Edward Gierek dan rakyatnya serta pemerintahan dengan kaum buruh. Gierek mengumumkan adanya kenaikan harga daging. Naiknya harga daging ini memberikan goncangan sosial. Keterbatasan daya beli masyarakat untuk memeperoleh kebutuhan pokok menyulut terjadinya aksi-aksi kaum buruh. Tuntutan ini lambat laun menjadi tuntutan politis dengan di akui keberadaan kaum buruh secara hukum sebagai salah satu kekuatan sosial politik buruh non-komunis. Proses tuntutan solidaritas dari dari tuntutan non-politis menjadi politis di awali oleh peristiwa penangkapan Anna Walentynowics salah satu aktivis gerakan kaum buruh pada  tanggal 14 Agustus 1980. Para demonstran kemudian melakukan pemogokan di galangan kapal Lenin, Gdansk. Tuntutan demonstran yaitu di perbolehkan membentuk serikat buruh bebas, tahanan politik di bebaskan dan akan ada kebebasan pers. Hal ini memaksa Edward Gierek untuk berkompromi dengan kaum buruh. Secara marathon di adakan perjanjian di Szeczecin pada 30 Agustus 1980, tanggal 31 Agustus di Gdansk dan 1 September 1980 di Jastrzebie. Melalui perjanjian ini aktivitas politik Serikat Buruh Bebas telah mendapatkan legitimasi yuridis dari pemerintahan.

Dengan ketiga perjanjian tersebut, kaum buruh memperoleh sejumlah keuntungan. Keuntungan itu mencakup hak mogok dan menggunakannya, Serikat Buruh Solidaritas di akui pemerintah, di hapuskannya hak monopoli partai atas media masa, penyiaran misa pada hari minggu secara regular, janji pemerintah untuk melakukan perbaikan ekonomi, janji pemerintah untuk memperhatikan masa depan petani swasta, lima hari kerja dalam satu minggu dan janji pemerintah untuk memberikan informasi mengenai keadaan ekonomi Polandia. Dengan kemenangain ini, kaum buruh solidaritas makin kuat kedudukannya walaupun belum memenangkan semua tuntutannya.

Kemudian dalam partai buruh sendiri muncul serikat buruh independen, yang mengaibatkan konflik dalam tubuh Komite Sentral Partai Buruh Polandia. Konflik ini menjadi sebab utama Edward Gierek di pecat pada 11 Februari 1981 di gantikan oleh Stanislaw Kania.

Adanya ketegangan antara Serikat Buruh Babas dan pemerintah megakibatkan  di lakukan tindakan konsolidasi dengan di adakan kongres pada 5-7 Oktober 1981. Kemudian dalam perjuangan selanjutnya, Serikat Buruh Solidaritas memanfaatkan dukungan politik internasional untuk menentang rezim komunis penguasa. Ketidak tegasan pemerintah Polandia dalam mengatasi aksi-aksi Serikat Buruh Bebas mendapat sorotan dari pejabat tinggi Partai Komunis Uni Soviet. Hal ini menyebabkan Stanislaw Kania kedudukannya diganti oleh Jaruszelski.

Upaya Serikat Buruh Solidaritas dengan berbagai aksinya untuk menarik perhatian internasional akhirnya terwujud. Kebijakan pemerintah dalam pemberlakukan Undang-undang darurat militer telah berhasil menimbulkan berbagai reaksi keras dari berbagai negara. Sehingga mengakibatkan kehidupan sosial ekonomi dalam negeri semakin kacau. Kekacauan ini tampaknya akan munculnya penyelesaian internasional. Sehingga Serikat Buruh Solidaritas mendapat dukungan dari Inggris, Perancis dan Jerman.

Reaksi keras kemudian muncul dari kelompok komunis radikal terhadap pemerintah karena parlemen membubarkan Solidaritas secara sepihak. Peristiwa ini menunjukkan adanya perbedaan antara Serikat Buruh Bebas dengan serikat buruh milik pemerintahan. Peristiwa ini semakin menambah simpati dunia terhadap perjuangan Serikat Buruh Babas.

Pemerintah pada tanggal 1 Pebruari 1988 mengumumkan kenaikan harga kebutuhan pokok sekitar 40% sampai 200 %. Hal ini membawa rakyat Polandia dalam kehidupan yang sangat sulit di samping ancam konflik antara Serikat Buruh Bebas dengan Pemerintah. Serikat Burh Bebas semakin bertindak keras dengan melakukan aksi mogok pada 16 April 1988. Akibat berbagai tekanan terhadap prmerintah, maka Jaruzelski pada 28 Agustus 1988 mengumumkan bahwa pemerintah bersedia bekerjasama dengan Solidaritas. Selang beberapa bulan pada tanggal 16 Januari 1989 dalam sidang Komite Sentral Partai Buruh Polandia Jeruzelski menunjukkan sikap kompromi pada Solidaritas.

Pada 6 Pebruari sampai 5 April 1989 di adakan Round Table Talks (RTT). Pihak pemerintah di wakili oleh Patai Petani dan Partai Demokrasi dan pihak non pemerintah terdiri dari Gereja Katolik, Kelompok Independen dan Solidaritas. Pihak barat memandang RTT sebagai symbol kemenangan Solidaritas. Dari hasil kesepakatan dari RTT ini menunjukkan bahwa komunis Polandia telah kehilangan dominasi pemerintahannya atas negaranya. Di pihak lain kemenangan ini mencerminkan kemenangan perjuangan Solidaritas.

Pada tanggal 4 Juni 1989 pemerintah mengadakan pemilihan umum bebas untuk memilih  wakil rakyat di parlemen maupun senat. Hasilnya mengejutkan dimana pihak solidaritas memeperoleh 92 kursi dari 100 kursi di senat dan juga menduduki 160 dari 261 kursi lower house ,Sejm. Perkembangan ini mendorong presiden AS George Bush berkunjung ke Polandia pada tanggal 18 Juni 1989. Hal ini secara implicit menunjukkan bahwa pemerintahan komunis Polandia telah kehilangan kekuatan politiknya.

2.      dinamika dan kekuatan pendukung revolusi Polandia 1989.

Sebuah gelombang serangan memukul Polandia pada bulan April dan Mei 1988, dan gelombang kedua dimulai pada tanggal 15 Agustus 1988 ketika pemogokan terjadi di Manifesto Juli tambang batubara di Jastrzębie-Zdrój, para pekerja menuntut kembali legalisasi Solidaritas . Selama beberapa hari berikutnya enam belas tambang lainnya melakukan pemogokan diikuti oleh sejumlah galangan kapal, termasuk pada tanggal 22 Agustus Galangan Kapal Gdansk terkenal sebagai pusat dari kerusuhan tahun 1980 industri yang menelurkan Solidaritas .

Pada 31 Agustus 1988 Lech Walesa, pemimpin dari Solidaritas, diundang ke Warsawa oleh otoritas komunis yang akhirnya setuju untuk pembicaraan. Pada tanggal 18 Januari 1989 di sesi badai dari Sidang Pleno Kesepuluh yang berkuasa Partai Komunis, Jenderal Jaruzelski berhasil mendapatkan dukungan partai untuk negosiasi formal dengan Solidaritas mengarah ke legalisasi masa depan meskipun ini dicapai hanya dengan mengancam pengunduran diri seluruh Partai Komunis kepemimpinan jika digagalkan.

Pada 6 Februari 1989 resmi diskusi Meja Bundar dimulai di Aula Kolom di Warsawa. Pada tanggal 4 April 1989 bersejarah Perjanjian Meja Bundar ditandatangani melegalkan Solidaritas dan menyiapkan sebagian bebas pemilihan parlemen akan diselenggarakan pada tanggal 4 Juni 1989 (kebetulan, hari setelah tindakan keras tengah malam pada demonstran Cina di Lapangan Tiananmen). Sebuah gempa politik diikuti. Kemenangan Solidaritas melampaui semua prediksi. Kandidat Solidaritas memenangi semua kursi mereka diizinkan untuk bersaing untuk di Sejm , sementara di Senat mereka menangkap 99 dari 100 kursi yang tersedia (dengan kursi yang tersisa diambil oleh calon independen). Pada saat yang sama, banyak kandidat Komunis terkemuka gagal untuk mendapatkan bahkan jumlah minimum suara yang dibutuhkan untuk menangkap kursi yang disediakan untuk mereka.

Pada tanggal 15 Agustus 1989, menyusul pembelotan untuk Solidaritas dua Komunis 'mitra koalisi lama, para Orang Serikat `Partai (ZSL) dan Partai Demokrat (SD), Komunis terakhir Perdana Menteri Polandia, Jenderal Czeslaw Kiszczak , katanya akan mengundurkan diri untuk memungkinkan non-Komunis untuk membentuk pemerintahan. Ini hampir meyakinkan bahwa anggota Solidaritas akan menjadi perdana menteri.

Pada tanggal 19 Agustus 1989 di daerah aliran sungai saat menakjubkan Tadeusz Mazowiecki, editor anti-Komunis, pendukung Solidaritas, dan Katolik yang taat, dinominasikan sebagai Perdana Menteri Polandia - dan Uni Soviet menyuarakan protes tidak, meskipun panggilan dari garis keras diktator Rumania Nicolae Ceauşescu untuk Pakta Warsawa untuk campur tangan militer untuk 'menyelamatkan sosialisme' seperti yang terjadi di Praha pada tahun 1968. Lima hari kemudian, pada tanggal 24 Agustus 1989, Parlemen Polandia mengakhiri lebih dari 40 tahun satu partai aturan dengan membuat Mazowiecki negara Menteri pertama non-Komunis Perdana sejak tahun-tahun pascaperang awal. Dalam Parlemen tegang, Mr Mazowiecki mendapat 378 suara, dengan 4 menentang dan 41 abstain. Pada tanggal 13 September 1989 pemerintah non-Komunis yang baru disetujui oleh parlemen, yang pertama dari jenisnya di mantan Blok Timur .

 

3.      Kekuatan yang menentukan revolusi.

ü      Dukungan Gorbachev

Pada Juli 1988, Gorbachev mengadakan kunjungan ke Polandia dengan maksud memberikan dukungan politik kepada pemerintan, dimana Gorbachev mendesak Jaruzelski untuk bersikap fleksibel dan mau membuka pintu dialog bagi Lech Wales. Gorbachev juga mengunjungi pimpinan gereja Szeczecin, dengan maksud agar pihak gereja mau bekerjasama dengan rezim komunis yang berkuasa.

ü      Pemerintah dan kaum Solidaritas yang bersedia bekerjasama.

Pada tanggal 28 Agustus 1988 dalam Sidang Komite Sentral Partai Komunis, pemerintah bersedia bekerjasama dengan Solidaritas, yaitu dengan diadakannya perundingan dengan hasil disepakati bahwa Solidaritas bersedia mengakhiri aksi-aksi pemogokan, dengan syarat pemerintah mau mengakui eksistensi Solidaritas.

 

4.      Kompromi yang diperjuangkan.

ü      Diberhentikannya aksi pemogokan oleh kaum Solidaritas.

Dalam Bidang Politik : Adanya tuntutan kelompok Solidaritas, dimana Kelompok Solidaritas menuntut diakuinya keberadaan mereka secara hukum sebagai salah satu kekuatan sosial politik buruh non-komunis.

ü      Diakuinya eksistensi kaum Solidaritas.

Melalui Sidang Komite Sentral Partai Komunis pada tanggal 28 Agustus 1988, pemerintah bersedia bekerjasama dengan Solidaritas, yaitu dengan diadakannya perundingan dengan hasil kesepakatan bahwa Solidaritas bersedia mengakhiri aksi-aksi pemogokan, dengan syarat pemerintah mau mengakui eksistensi Solidaritas.

 

5.      Apa hasil konsensus yang diakhiri revolusi .

Hasil konsensus ditandai dengan berakhirnya aksi-aksi pemogokan yang dilakukan oleh kaum buruh yang menuntut diakuinya eksistensi Solidaritas sebagai Serikat Buruh Bebas yang merupakan wadah bagi para buruh yang tidak berfasiliasi dengan komunis, yang pada akhirnya eksistensi Solidaritas sebagai Serikat Buruh Bebas berhasil mendapat pengakuan.